ANALISIS PERBANDINGAN KELEMBAGAAN ADMINISTRASI PABEAN DI DUNIA

  • Arfiansyah Darwin Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK Kemenkeu
DOI: https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.133
Keywords: administrasi pabean, customs administration, kelembagaan pabean, institusi pabean, customs institution

Abstract

Administrasi pabean adalah institusi yang bertanggung jawab dalam memproses perdagangan antar negara. Berbagai upaya telah diusahakan oleh World Customs Organization (WCO) untuk memberikan standar pelayanan kepabeanan untuk tercapainya tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pabean dalam pelaksanaan tugasnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai administrasi pabean di Indonesia, serupa dengan administrasi pabean di berbagai negara, menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. Bagaimana suatu administrasi dalam memandang fungsi utamanya, menentukan bentuk kelembagaan yang dipilih. Di dunia terdapat empat bentuk kelembagaan administrasi pabean, yaitu administrasi pabean dalam bentuk Customs Agency (berdiri sendiri di bawah kepala pemerintahan), Revenue Authority (bergabung dengan institusi penerimaan lain membentuk badan tersendiri), Ministry Department (sebagai institusi di bawah suatu kementerian), atau Border Protection Service (penjaga perbatasan). Kajian ini membahas beberapa administrasi pabean di dunia yang menerapkan bentuk-bentuk kelembagaan tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-08-20
How to Cite
Darwin, A. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN KELEMBAGAAN ADMINISTRASI PABEAN DI DUNIA. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 11(1), 56-74. https://doi.org/https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.133
Issue
Vol 11 No 1 (2018): Jurnal BPPK
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Dengan mengirimkan artikel ke Jurnal BPPK, Penulis setuju bahwa copyright atas artikel tersebut menjadi hak milik Jurnal BPPK.

Namun demikian, Penulis tetap berkewajiban untuk menjaga integritas dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konsekuensi hukum di dalamnya. 

Apabila dikemudian hari ditemukan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Penulis dalam usahanya menulis artikel yang dikirim ke Jurnal BPPK, maka konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab penulis dan dengan ini membebaskan pengelola Jurnal BPPK dari segala tuntutan hukum.

Apabila hal ini terjadi, pengelola Jurnal BPPK berhak mencabut artikel tersebut dari terbitan yang telah diterbitkan.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.