Politik Hukum Dalam Penanganan Covid-19: Pendekatan Yuridis Dalam Sistem Hukum Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.9005Keywords:
Covid-19, In Lieu of Law, Legal PolicyAbstract
The condition of the economic and health dilemma in handling covid-19 is due to regulations in the Indonesian legal system forcing the Government to choose to sacrifice one of them. However, the compromising legal politics carried out by the Government has a tendency to deviate from the applicable law. Therefore, a new legal policy is needed in handling the covid-19 pandemic outbreak, including the issuance of a PERPU as legitimacy to provide legal certainty for a number of policies carried out by the Government that deviate from the applicable laws and regulations. The research method in this article is normative juridical. The issuance of PERPU is the most appropriate legal policy to overcome problems related to the covid-19 pandemic which is trapped between economic and health dilemmas.
References
Jurnal
Ahmad Gelora Mahardika, (2020), Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 27, Nomor 2.
Ali Marwan HSB, (2017), Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 1.
Fitra Arsil, (2018), Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48, Nomor 1.
Marco Biasi, (2020), Covid-19 and Labour Law in Italy, European Labour Law Journal, Volume 11, Nomor 3.
Mia Kusuma Fitriana, (2015), Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12, Nomor 02.
Mrinal Gupta et al., (2020), COVID-19 and Economy, Dermatologic Therapy, Volume ___, Nomor ___.
Septi Nur Wijayanti, (2017), Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 2.
William A. Galston, (2020), The Enduring Vulnerability of Liberal Democracy, Journal of Democracy Volume 31, Nomor 3.
Zunnuraeni, (2013), Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat, IUS, Volume 1, Nomor 2.
Buku
Ahmad Ahsin Thohari and Imam Syaukani, (2013), Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
Johni Ibrahim, (2007), Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayumedia Publishing.
Mahfud MD, (1998), Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta; LP3ES.
Downloads
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Ahmad Gelora Mahardika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
