PROBLEMATIKA PROFESIONALISME MILITER ERA REFORMASI: “Studi Kasus Keterlibatan TNI pada Pilkada Kepulauan Riau Tahun 2015 dan Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018”

Sarah Nuraini Siregar

Abstract


Kritik terhadap profesionalisme TNI, khususnya dalam kontestasi politik pilkada, semakin menguat saat dekade kedua reformasi. Kritik ini berdasarkan fenomena TNI yang cenderung terlibat dalam Pilkada Kepulauan Riau 2015 dan Sumatera Utara 2018. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa keterlibatan militer pada kedua pilkada tersebut hingga menyebabkan kritik profesionalisme TNI muncul. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus pada dua pilkada tersebut. Data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari dokumen dan pemberitaan yang relevan. Lalu data-data yang menunjang analisis berasal dari referensi ilmiah pada  topik profesionalisme militer. Peneliti melakukan validasi data melalui tehnik triangulasi, yaitu menguji data-data yang diperoleh melalui kombinasi beberapa sumber data lainnya. Dari dua pilkada tersebut, keterlibatan militer terjadi pada mobilisasi anggota TNI dan pernyataan eksplisit pencalonan diri dalam pilkada oleh perwira TNI aktif di depan publik. Hasil studi menyatakan reformasi militer di Indonesia yang belum optimal telah menimbulkan masalah dalam membangun profesionalisme TNI. Ini terjadi karena keengganan elit sipil dalam mendorong profesionalisme TNI agar steril dari politik. Lalu aspek regulasi yang mudah dalam menerjemahkan aturan keterlibatan TNI dalam pilkada melalui landasan pengamanan, serta budaya militer pada individu militer. Budaya ini menyebabkan militer belum konsisten menjauhkan diri dari pragmatisme politik.

Keywords


Militer; TNI; Profesionalisme; Pilkada; Demokrasi, Politik

References


Abdulsalam, H. (2018). Faktor yang Membuat Djarot Kalah Dari Edy di Pilgub Sumut 2018. https://tirto.id/faktor-yang-membuat-djarot-kalah-dari-edy-di-pilgub-sumut-2018-cM7n

Araf, A. (2016). Militer dan Politik. Opini Kompas.

Arfana, N. T. (2016). KPU dan Pihak Terkait Bantah Keterlibatan TNI Dalam Pilkada Kepri. Https://Mkri.Id.

Arsilan, R. (2015). Ada Oknum TNI di Pilkada Kepri? Https://Gresnews.Com.

Asrinaldi. (2014). Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia. Tiara Wacana.

Bainus, A. (2009). Proses Deliberasi Pembuatan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dalam Rangka Reformasi Sektor Keamanan. FISIP UI.

Bakrie, C. R. (2007). Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal (N. I. Subono (Ed.)). Yayasan Obor Indonesia.

Ball, N. (1981). The Military in Politics: Who Benefits and How. World Development, 9(6), 569–582.

Basuki, A. Y. (2014). Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat. Sosiologi Masyarakat, 19(2), 135–166.

Bawaslu RI. (2015). Indeks Kerawanan Pilkada 2015.

Bhakti, I. N. (Ed.). (2004). Relasi TNI-Polri Dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri (2000-2004). Pusat Penelitian Politik LIPI.

Danopoulos, C. W. C. (1996). Introduction. In The Political Role of The Military: An International Handbook. Greenwood Press.

Djuyandi, Y. (2012). Membangun Demokrasi Melalui Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. Humaniora, 3(2), 512–522.

Fatah, A. (2005). Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. LKiS.

Gabrillin, A. (2015). Oknum TNI Dituding Tidak Netral Dalam Pilkada di Kepulauan Riau. Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2015/12/22.

Ghafur, A. D. H. A. (2016). Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 3(2), 1–15.

Haripin, M. (2019). In The Making of Democracy: The Military and Civil Society in Post-Authoritarian Indonesia. Ritsumeikan International Affairs, 16, 57–78.

Haseman, A. R. J. (2002). The Military and Democracy in Indonesia. RAND’S Publication.

Hasyim, I. (2017). Edy Rahmayadi: Saya Ingin Jadi Gubernur Sumut, Bukan KSAD. https://nasional.tempo.co/read/1043935/edy-rahmayadi-saya-ingin-jadi-gubernur-sumut-bukan-ksad/full&view=ok

Hendra, B. S. E. (2008). Pendahuluan: Evaluasi Capaian Satu Dekade Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. In B. S. E. Hendra (Ed.), Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia (Pertama). LESPERSSI & DCAF.

Honna, J. (2005). Military Politics And Democratization in Indonesia. Routledge.

Huntington, S. P. (2001). Mereformasi Hubungan Sipil-Militer. In L. D. M. F. Plattner (Ed.), Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi. PT Rajawali Pers.

Huntington, S. P. (2003). Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil. PT Grasindo.

Ilyasa, B. (2016). Imparsial Sebut Keterlibatan TNI Dalam Pilkada Kepri Langgar UU. Https://Teropongsenayan.Com.

Janowitz, M. (1964). The Military in the Political Development of New Nations. University of Chicago Press.

Kardi, K. (2015). Democratic Civil Military Relations. Hubungan Sipil-Militer di Era Demokrasi Indonesia. Pratama.

Kingsbury, D. (2005). Power Politics and The Indonesian Military. Routledge.

KontraS, T. (2005). Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia. KontraS.

Kosandi, Wahono, M. S. (2020). Military Reform in The Post New Order Indonesia: A Transitional or a New Subtle Role in Indonesian Democracy? Asian Politics and Policy, 12(2), 224–241. https://doi.org/DOI: 10.1111/aspp.12534

Kristiadi, J. (2000). Profesionalisme TNI di Tengah Transisi Politik. Prosiding Simposium International Jurnal Antropologi Indonesia I, 18–31.

Laksmana, E. A. (2010). Dinamika Politik Militer di Indonesia: In Panduan Media dan Reformasi Sektor Keamanan (pp. 91–111). Institute Defence and Strategic Studies and Geneva Center for The Democratic Control of The Armed Forces.

Laksmana, E. A. (2019). Reshuffling the Deck? Military Corporatism, Promotional Logjams and Post-Authoritarian Civil-Military Relations in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 49(5), 806–836.

Leni, N. (2013). Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik di Indonesia. Tapis, 9(1), 31–45.

Mahkamah Konstitusi. (2016). Putusan No. 115/PHP. Gub-XIV/2016.

Mengko, A. A. D. (2015). Reformasi Militer dan Problematika Operasi Militer Selain Perang. In B. S. M. A. Dato (Ed.), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015. LESPERSSI.

Mietzner, M. (2006). Policy Studies 23: The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance. East-West Center.

Mukhtar, S. (2017). Militer dan Demokrasi. Intrans Publishing.

Paat, Y. (2016). Gubernur Kepri Terpilih Digugat karena Galang Kekuatan TNI. https://www.beritasatu.com/nasional/339414/gubernur-kepri-terpilih-digugat-karena-galang-kekuatan-tni

Perlmutter, A. (2000). Militer dan Politik. PT RajaGrafindo Persada.

Plattner, L. D. M. F. (2001). Pendahuluan. In L. D. M. F. Plattner (Ed.), Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi. PT Rajawali Pers.

Ramdhani, J. (2018). Mundur Dari Pangkostrad, Begini Kekuatan Letjen Edy di Pilgub Sumut. https://news.detik.com/berita/d-3796547/mundur-dari-pangkostrad-begini-kekuatan-letjen-edy-di-pilgub-sumut

Sembiring, R. A. (2018). Mantan Militer Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 101–121.

Simanjuntak, L. (2015). PDIP Duga TNI Terlibat Politik Praktis di Pilkada Kepri. Https://Merdeka.Com/Politik/.

Singh, B. (1996). Dwifungsi ABRI: Asal-usul, Aktualisasi, dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan. PT Gramedia.

Sitompul, C. (2016). Sani-Nurdin Sah Jadi Gubernur Kepri Terpilih Hasil Pilkada 2015. Https://Batamtoday.Com.

Sukadis, B. (Ed.). (2007). Almanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. LESPERSSI & DCAI.

Suparman, F. (2016). Hendardi: Usut Dugaan Keterlibatan Militer di Pilkada Kepri. Https://Www.Beritasatu.Com/Nasional.

Tribunnews. (2015). PDIP Minta Bawaslu dan TNI Usut Keterlibatan Militer di Pilgub Kepulauan Riau. Https://Tribunnews.Com/Nasional/2015/12/17.

Wulan, A. R. (2014). Transformasi Militer. In S. F. Muhibat (Ed.), Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Sosial Politik dan Keamanan (pp. 135–153). CSIS.

Yanuarti, S. (2018). Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia. Penelitian Politik, 15(2), 233–248.



Digital Object Identifier

DOI : https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32047


Dimension Citation Metrics Badge



Copyright (c) 2021 Sarah Nuraini Siregar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 JWP (Jurnal Wacana Politik) Indexed By:

Google ScholarDirectory of Open Access Journal width=  Bielefeld Academic Search Engine (BASE) WorldCat Indonesia One Search              
   

Jumlah Pengunjung

 

Published By:

Departement of Political Science
Campus of Faculty of Social and Political Science
Universitas Padjajaran, Building D, 2nd floor
Jl. Raya Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang

  

Lisensi Creative Commons Creation is distributed below Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.