POLITIK SUMBER DAYA ALAM: STUDI TERHADAP KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Niken Nurmiyati

Abstract


Penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang politik sumber daya alam dalam kaitannya dengan kepentingan elit politik lokal pada pemekaran wilayah di Kabupaten Paser. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang didukung oleh software NVivo 12 Plus melalui coding data pada situs berita online. Hasil penelitian menyatakan bahwa elit politik lokal memiliki peran dalam proses pemekaran wilayah, mulai dari Bupati hingga anggota DPR RI. Dominasi kepentingan politik semakin kentara ketika isu pemekaran mulai bermunculan, mulai dari DOB Paser Tengah dan DOB Paser Selatan. Keduanya sama-sama mengusulkan pemekaran. Sebagai wilayah administratif pemekaran, Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam memiliki kedudukan strategis karena memiliki SDA yang melimpah terutama tambang batu bara serta hasil perkebunan dan pertanian. Awalnya kedua kecamatan tersebut memilih bergabung menjadi DOB Paser Tengah, namun karena dominasi elit lokal dalam memainkan strategi politik, maka kedua kecamatan tersebut memisahkan diri dari Paser Tengah dan bergabung menjadi DOB Paser Selatan. Atas fakta tersebut, maka Paser Selatan yang berhasil mendapatkan rekomendasi pemekaran. Hingga saat ini proses pemekaran Paser Selatan telah sampai pada tahap Prolegnas. Namun masih terhenti sementara karena adanya kebijakan Moratorium dari Pemerintah Pusat.

Keywords


Pemekaran Wilayah; Elit Lokal; Sumber Daya Alam

References


Mokoginta, Lukman F. 2009. Bumi Bukan Milik Kapitalis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Qodir, Zuly. 2019. Metodologi Politik Pemerintahan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Satria, Arif. 2019. Politik Sumber Daya Alam.Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta

Umarhadi, Yoseph, 2010. Jebakan Liberalisasi, Pragmatism, Dominasi Asing, Dan Ketergantungan Ekonomi Indonesia, Cakrawala Institute, Yogyakarta.

Vel, Jacqueline. 2005. Kampanye Pemekaran di Sumba Barat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zed, Mestika 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

UUD 1945 Pasal 33 ayat 3

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Data PRDB tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, BPS & Ectractive Industries Transparency Initiative, EITI diolah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Afzalurrahman, M. 2016. Studi Politik Pemekaran : Dinamika Aktor Dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012. Jom Fisip, 3(2), 1–13.

Alyahmady, H. H., & Al Abri, S. S. 2013. Using Nvivo For Data Analysis In Qualitative Research. International Interdisciplinary Journal Of Education, 2(2), 181–186. Https://Doi.Org/10.12816/0002914

Audia, L. 2015. Analisis Politik Terhadap Usulan Pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

Brata, A. G. 2008. Pemekaran Daerah Di Papua : Kesejahteraan Masyarakat Vs . Kepentingan Elit. 1–9.

Canaldhy, R. S., Wijaya, B. A., & Hairi, M. I. A. 2017. Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 2(1), 45–54.

Darmo, K. K. Y. 2017. Studi Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru ( Dob ) Kabupaten Paser Selatan. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 353–366.

Diah Rukmawati, I. W. Sudana Dan I. G. J. 2018. Perubahan Paradigma Berotonomi Daerah Pasca Hegemoni Negara Di Kota Denpasar, 1998-2018. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 9(2), 60–63.

Id, S. 2019. By Rev C.

Kurniawan, H. 2015. Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Jom Fisip, 2(1), 1–15.

Kurniawan, H. 2015. Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Journal Jom Fisip, 2(1), 1–15. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004

Lakip. 2017. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser. 1–167.

Miller, R. 2015. Natural Resource Extraction And Political Trust. Resources Policy, 45, 165–172. Https://Doi.Org/10.1016/J.Resourpol.2015.04.002

Mirzaqon, A., & Purwoko, B. 2015. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. 1–8.

Muqoyyidin, A. W. 2013. Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan. Journal Konstitusi, 10(2).

Rifdan. 2010. Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).

Rohmah, N. S. 2018. Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 90–105.

Santoso, L. 2012. Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia Oleh: Lukman Santoso (. 1(2).

Simamora, R., & Halim, A. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 10(1), 47–61. Http://Journal.Unikal.Ac.Id/Index.Php/Ekonomi/Article/View/338

Supriyadi. 2016. Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. Lentera Pustaka, 2(2), 83–93.

Suryawan, I. N. 2018. Pemekaran Daerah Dan Terbentuknya Kelas Menengah ( Baru ) Papua. Jurnal Sosiologi Walisongo, 2(2), 189–202. Https://Doi.Org/10.21580/Jsw.2018.2.2.2961

Suseno, A. 2008. Pemekaran Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah. Skripsi Universitas Airlangga. Http://Lib.Unair.Ac.Id.

Syafa’at, R. 2011. Politik Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Akses Sumberdaya Alam. Cakraw Ala Hukum, Vl(2), 77–89.

Trijono, L. 2011. Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi Dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(2), 93–110.

Umar, I., Cangara, H., & Alam, A. S. 2013. Isu Strategis Komunikasi Politik Di Kalangan Elite Daerah Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Jurnal Komunikasi Kareba, 2(4), 335–342.

Wibisono, Y. 2017. Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal. Ilmu Dan Budaya, 40(56), 6435–6460.

Yusoff, M. A. 2010. Pilkada Dan Pemekaran Daerah Dalam Demokrasi Local Di Indonesia : Local Strongmen Dan Roving Bandits.

Zebua, B. H. N. 2017. Upaya Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Studi Kepentingan Elite Politik). JOM Fisip, 4(1), 1–15.

Zuhro, S. 2018. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. Interaktif Ilmu-Ilmu Sosial, 4(1), 1–28. http://jurnal.umpalembang.ac.id/variahukum/article/view/942/839

BPS. 2019. https://paserkab.bps.go.id/ (diakses pada 04 November 2019)

Prokal. 2019 https://balikpapan.prokal.co/read/news/116033-dprd-setujui-dob-paser-selatan (diakses pada 04 November 2019)

Tribunnews. 2019. https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/26/jadi-ibu-kota-baru-inilah- profil-dan-kelebihan-kabupaten-penajam-paser-utara-kalimantan-timur (diakses pada 30 Oktober 2019)

Antaranews. 2019. (https://kaltim.antaranews.com/berita/9807/paser-tengah-vs-paser-selatan-betulkah-aspirasi-rakyat (diakses pada 30 Oktober 2019)

Antaranewas. 2019. https://kaltim.antaranews.com/berita/16952/massa-pendukung-paser-selatan-menginap-di-dewan (diakses pada 30 Oktober 2019)

Antaranews. 2019. https://kaltim.antaranews.com/berita/16977/dprd-tidak-rekomendasikan-pembentukan-kabupaten-paser-selatan (diakses pada 30 Oktober 2019)

Antaranews. 2019. https://kaltim.antaranews.com/berita/17938/dprd-rekomendasi-pemekaran-dob-paser-selatan (diakses pada 30 Oktober 2019)

Prokal. 2019. https://kaltim.prokal.co/read/news/41844-percepatan-proses-lelang.html (diakses pada 30 Oktober 2019)

Prokal. 2019. https://kaltim.prokal.co/read/news/29510-paser-selatan-oke-paser-tengah-setuju (diakses pada 30 Oktober 2019)

Prokal. 2019. https://kaltim.prokal.co/read/news/61727-timses-kawal-tahapan-pemekaran-passel (diakses pada 30 Oktober 2019)

Prokal. 2019. https://balikpapan.prokal.co/read/news/116033-dprd-setujui-dob-paser-selatan (diakses pada 30 Oktober 2019)

Paserkab. 2019. http://humas.paserkab.go.id/berita/meskipun-pertumbuhan-ekonomi-paser-turun-akibat-batu-bara-pertanian-perdagangan-tetap-tumbuhan (diakses pada 25 Desember 2019)

Paserkab. 2020. http://humas.paserkab.go.id/assets/upload_download/data-wilayah-administrasi-desa-kelurahan-di-kabupaten-paser-bulan-desember-2018_1508.pdf (diakses pada 7 Maret 2020)

Litbang. 2020. http://kaltim.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=5 (diakses pada 7 Maret 2020)

KoranKaltim. 2020. https://www.korankaltim.com/arsip/paser-selatan-akhirnya-lolos (diakses pada 7 Maret 2020)

Antaranews. 2010. https://kaltim.antaranews.com/berita/9807/paser-tengah-vs-paser-selatan-betulkah-aspirasi-rakyat (diakses pada 7 Maret 2020)



Digital Object Identifier

DOI : https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29810


Dimension Citation Metrics Badge



Copyright (c) 2021 Niken Nurmiyati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 JWP (Jurnal Wacana Politik) Indexed By:

Google ScholarDirectory of Open Access Journal width=  Bielefeld Academic Search Engine (BASE) WorldCat Indonesia One Search              
   

Jumlah Pengunjung

 

Published By:

Departement of Political Science
Campus of Faculty of Social and Political Science
Universitas Padjajaran, Building D, 2nd floor
Jl. Raya Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang

  

Lisensi Creative Commons Creation is distributed below Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.