Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan perekonomian
dan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha. Badan usaha yang
dimaksud tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Desa. Hal ini
menimbulkan berbagai masalah dalam pendirian maupun usaha BUMDes di
masyakarat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status BUMDes sebelum
dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, serta implikasinya karena dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja
mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa yang sebelumnya menyebut
BUMDes sebagai badan usaha diubah menjadi badan hukum. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian doctrinal research. Sumber bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan
hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier dan metode analisis yang
digunakan metode analisis dedukatif. Dapat disimpulkan bahwa status BUMDes
sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah badan usaha yang
berbentuk badan hukum karena BUMDes telah memenuhi karakteristik dari badan
hukum. Kemudian status badan hukum BUMDes dipertegas dalam Undang-Undang
Cipta Kerja yang membuat BUMDes dapat memiliki sifat seperti badan hukum yang
lain pada umumnya dan BUMDes dapat disahkan sebagai badan hukum.

Kata Kunci : Pembentukan, BUMDes, Badan Usaha, Badan Hukum