DITOLAKNYA GUGATAN PERCERAIAN KARENA TIDAK ADANYA SURAT IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Article 1 of the 1974 Law regulates the sacredness of a marriage and a lifelong bond between the two. Article 38 of the UUP explains that marriages can be dissolved due to divorce and court decisions. But not all divorce requests were granted by the court. In the Sidoarjo District Court Decision 158/Pdt.G/2020/PN.Sda, The Judge rejected the dissolving of the marriage between the two doctors who had status as civil servants because there was no divorce permit from the superior which should be attached in the documents as proof. The main issues are: 1) Was the absence of a divorce permit from the superior is the reason for dissolving of the marriage, 2) What were the judge's considerations in rejecting the dissolving of the marriage between Dr. SpOG (K) and Dr. Yz.
Downloads
Plum Analytics
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
BUKU
A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali, 2006
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika 2011
Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2015, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Citra Umabra, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam
H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2017
Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
M Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, Pluraritas Hukum Perceraian, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012
M.Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, Makassar: Alauddin University Press, 2012
P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Djambatan, 2007
R Soetodjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2006
Seorjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok: Rajawali Pers, 2019
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Publishing, 2020
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003
Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Surabaya: PT Refika Aditama, 2016
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.08/SE/1983 pada BAB III Nomor 2.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984
JURNAL
“Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pp Nomor 45 Tahun 1990.” Lex Privatum Vol. V, No. 5.
Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2 (2) (2014), h.143.
Jalil, “Divorce Family of Civil Servants (Case Study Bangko in Rokan Hilir District of Riau Province).” JOM FISIP Vol. 3. No. 1, h.9.
Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas” , Jur. Ilm. Kel. & Kons. Vol. 14, No.1, h.16.
Oktavianus Immanuel Nelwan, Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Privatum Vol. VII, No. 3, h.105.
Rika Saraswati, Hubungan Antara Alasan Perempuan Mengajukan Perceraian Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kisi Hukum, Vol.8, Nomor 2
WEBSITE
“Beberapa istilah dalam Putusan Hakim” (On-line), tersedia di : https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/ (11 Januari 2021)
“kawin” KBBI (Online) https://kbbi.web.id/kawin diakses tanggal 20 Mei 2021.
Artikeldkk.com, “Pengertian Gugatan” (Online), tersedia dari: https://artikelddk.com/pengertian-tentang-gugatan/#:~:text= Pengertian%20GUGATAN,dr.xx%20kepada%20dr.yz%20melalui%20pengadilan. (11 Januari 2021)
Badan Kepegawaian,Pendidikan, dan Pelatihan Derah Kabupaten Cilangkap. “Pernikahan dan Perceraian PNS”, Online: http://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan_dan_Perceraian_PNS.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.21-22. Intan umbari prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020”, Merdeka.com, 12September2020.(BeritaOnline)https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html(2 Maret 2021)
Intan umbari prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020”, Merdeka.com, 12 September 2020.(Berita Online)https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html (2 Maret 2021)
Perbedaan Permohonan Ditolak dan Permohonan Tidak Dapat Diterima”(Online),https://www.kompasiana.com/luthfiwe/5509bb2c813311775db1e330/perbedaan-permohonan-ditolak-dan-permohonan-tidak-dapat-diterima(11 Januari 2021)
Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sidoarjo.(Online) http://sipp.pn-sidoarjo.go.id/list_perkara/search (2 Maret 2021)
KAMUS
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)